Teka-teki kenaikan harga BBM

Teka-teki kenaikan harga BBM

Oleh : Kosim Rahman

Energi minyak bumi telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dan sekaligus merupakan sumber daya alam yang terbatas. Di sisi konsumsi, industri, transportasi, dan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan meningkatnya pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Laju peningkatan kebutuhan dalam negeri tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan kapasitas kilang minyak, akibatnya, kebutuhan impor BBM tidak dapat dihindari. 

Dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat, pemerintah sebagai penyelenggara negara menyediakan dan medistribusi BBM bersubsidi bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, karena bagaimanapun kebijakan pemerintah haruslah betul-betul dipertimbangkan dalam menaikan harga BBM bersubsidi suatu saat nanti. Pemerintah akan menaikan harga BBM sesuai dengan keputusan Presiden yang berlaku secara segaram di seluruh wilayah Indonesia.

Teka-teki kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah mulai kencang diberitakan oleh media massa. Kebijakan baru terhadap pemangkasan BBM bersubsidi yang akan diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK ini banyak memuai kontroversi, baik dari kalangan politisi yang mengusung Jokowi-JK dalam kontestasi Pilpres, Pengamat, LSM, dan juga aktifis Mahasiswa yang tetap Istiqomah dalam menyampai aspirasi, sebagai penyambung lidah masyarakat.

Pemerintahan Jokowi-JK terlihat terburu-buru dalam mengambil keputusan menaikan harga BBM bersubsidi. Sehingga masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, juga terseret dalam teka-teki kenaikan harga BBM tersebut. Masyakat yang tidak tahu apa-apa merasa kecewa terhadap pemerinthan Jokow-JK yang baru beberapa hari dilantik. Kehadiran pemerintahan yang baru ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan lantas memperkeruh suasana rakyat kurang mampu. Harga BBM bersubdisi diprediksikan akan naik sebelum 1 Januari 2015, hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

Dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi, berpotensi meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan pengangguran juga akan semakin meningkat, karena kebutuhan dan tingkat produksi juga sulit dijangkau. Di tambah subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu tidak dapat menikmati BBM bersubsidi tersebut. Peneliti Institut Ecosos, Sri Palupi mengatakan, realokasi anggaran dari pemotongan anggaran subsidi BBM mesti ditujukan untuk program yang produktit. Salah satunya adalah subsidi yang mampu mengangkat kelompok miskin agar lebih berdaya. Kejanggalan pemerintah dalam menaikan BBM bersubsidi ini perlu dipertnyakan.

Alokasi BBM bersubsidi

            Subsidi BBM yang diahirkan bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat tidak mampu, namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi yang menikmati subsidi BBM yang dicanangkan oleh pemerintah. Artinya alokasi sistem subsidi yang sekarang digunakan perlu disemburnakan alokasinya, sehingga pemerintahan tidak perlu lagi menaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

            Apa bila pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM sebesar 46,1%, maka harga rata-rata BBM  di Indonesia akan meningkat dari Rp 6500/liter di tahun 2014 menjadi Rp 9.500/liter di tahun 2015. Dampak langsung dari pengurangan subsidi BBM terhadap perekonomian adalah meningkatnya harga pokok yang berpotensi menimbulkan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah yang baru.

            Maka peninjaun kembali sistem alokasi dan subsidi BBM tersebut perlu dilakukan sebagai usaha pemerintah dalam menanggulangi BBM bersubsidi yang salah sasaran selama ini. Besaran BBM bersubsidi dapat dimamfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses beberapa kebuthan, seperti perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, SDM, dan infrastruktur lainnya. Sehingga pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberantas kemiskinan serta kesenjangan yang semakin akut di rasakan oleh masyarakat Indonesia.